Beranda

BPJS Kesehatan, Asas Gotong Royong

Sekilas BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan

Sejak diresmikan tanggal 1 Januari 2014, program jaminan kesehatan atau lebih dikenal BPJS Kesehatan telah melewati berbagai fase dalam perjalanannya.

Mulai dari cakupan peserta yang dibatasi hingga kepuasan pelayanan peserta terhadap institusi penyelenggara jaminan kesehatan itu sendiri. Tercatat hingga bulan Agustus 2017, jumlah kepesertaannya telah mencapai 180,290,638 jiwa. Dengan kata lain 70% penduduk di Indonesia telah bergabung dan menikmati layanan kesehatan ini.

Asas gotong royong

Konsep gotong royong dipakai sebagai asas sistem kepesertaan yang merupakan prinsip kebersamaan dan tolong menolong dalam menanggung biaya peserta lain. Kewajiban tiap peserta dalam membayar iuran sesuai dengan tingkat upah merupakan salah satu bukti bahwa masing-masing peserta adalah penolong bagi yang lain. Seiring dengan berjalannya waktu konsep yang pada awalnya sempat ditentang ini lambat laun mulai berubah menjadi bernilai positif. Konsep gotong royong yang merupakan akar budaya masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu pulalah yang merubah pandangan tersebut.

Sebagai contoh; satu pasien DBD dibayai oleh 80 peserta yang sehat atau 1 pasien penderita kanker dibiayai 1,000 peserta sehat. Pembiayaan jaminan kesehatan dengan menggunakan cara subsidi silang ini telah banyak membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu untuk turut serta menikmati fasilitas jaminan kesehatan ditengah tingginya biaya pengobatan.

Berbenah diri

Sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan rakyat, BPJS Kesehatan juga harus segera berbenah untuk memperbaiki sistem yang saat ini berjalan. Yang menjadi sorotan adalah masih kurangnya pelayanan saat berobat, minimnya tenaga medis, diskriminsi peserta hingga dokter dalam menangani si pasien. Hal ini dapat dilihat dari riset yang dilakukan oleh Perkumpulan Prakarsa dalam penelitiannya di sejumlah kabupaten/kota.

Hasilnya; 50,57 persen responden merasa dokter kurang peduli, 14,94 persen kurang komunikatif, dan 12,64 persen dokter tidak datang tepat waktu, kata salah seorang anggota tim peneliti Maria Lauranti dalam paparan risetnya di Jakarta

– Kompas (23/5/2017)

Melihat kondisi demikian, tidak bisa dipungkiri pula bahwa badan penyelenggara jaminan sosial ini tengah dirundung masalah. Apalagi kalau bukan mengenai anggaran. Terkuaknya defisit sebesar Rp. 18 triliun di BPJS Kesehatan menimbulkan pepatah lama lebih besar pasak dari pada tiang. Pengeluaran uang yang begitu deras ternyata tidak mampu diimbangi oleh pemasukannya. Walaupun institusi ini bekerja untuk melayani masyarakat luas dalam jaminan kesehatan, pada dasarnya BPJS Kesehatan juga adalah suatu institusi bisnis. Sebagai institusi bisnis, maka BPJS Kesehatan harus tetap eksis sesuai dengan visi dan misinya. Selain itu, BPJS Kesehatan harus berkembang untuk mememberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat yang merupakan pesertanya.

Dilema pasien dan tenaga kesehatan

Adanya keluhan di beberapa rumah sakit menjadi sebuah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh penyelenggara. Pembayarannya yang terlambat, isu kurangnya penghasilan dokter dan perawat dibandingkan dengan sebelum adanya BPJS Kesehatan. Satu sisi ada dilema bagi peserta yang mendambakan pelayanan yang baik bagi Rumah sakit penyelenggara jaminan kesehatan nasional sementara disisi lainnya ada pula Rumah Sakit beserta staf medisnya yang harus  bekerja diluar kebiasaan mereka.

Membludaknya pasien peserta yang harus siap ditangani oleh paramedisnya merupakan bukti bahwa ada sistem yang memang benar-benar harus segera diperbaiki dalam tata kelola institusi yang bersangkutan.

Lepas dari itu semua, program jaminan kesehatan ini paling tidak telah banyak membantu rakyat Indonesia yang berkekurangan untuk merasakan fasilitas kesehatan yang dirasa masih mahal. Rencana pemerintah dalam mewujudkan asuransi/jaminan kesehatan semesta untuk rakyatnya tidak akan bisa terwujud jika hanya mengandalkan salah satu entitas saja. Disinilah, lagi asas gotong royong harus ditumbuhkembangkan bagi institusi penyelenggara jaminan kesehatan. Sehingga kedepannya nanti tidak akan ada lagi sikap diskriminasi ataupun imej  penghasilan berkurang yang berkembang didalam praktek penyelenggaran jaminan sosial kesehatan.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]