Press "Enter" to skip to content

BPJS Kesehatan, asas gotong royong semua pihak

Sekilas BPJS Kesehatan

BPJS KesehatanSejak diresmikan tanggal 1 Januari 2014, program jaminan kesehatan atau yang lebih dikenal sebagai BPJS Kesehatan telah melewati berbagai fase dalam perjalanannya. Mulai dari cakupan peserta yang dibatasi hingga kepuasan pelayanan peserta terhadap institusi penyelenggara jaminan kesehatan itu sendiri. Tercatat hingga bulan Agustus 2017, jumlah kepesertaannya telah mencapai 180,290,638 jiwa. Dengan kata lain 70% penduduk di Indonesia telah bergabung dan menikmati layanan kesehatan ini.

Konsep gotong royong merupakan asas yang dipakai oleh sistem kepesertaan BPJS Kesehatan yang merupakan prinsip kebersamaan dan tolong menolong antar peserta dalam menanggung biaya peserta lain. Kewajiban tiap peserta dalam membayar iuran sesuai dengan tingkat upah atau penghasilannya merupakan salah satu bukti bahwa masing-masing peserta adalah penolong bagi peserta lain. Seiring dengan berjalannya waktu konsep yang pada awalnya sempat ditentang ini lambat laun mulai berubah menjadi bernilai positif. Konsep gotong royong yang merupakan akar budaya masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu pulalah yang merubah pandangan tersebut.

Sebagai contoh; satu pasien DBD dibayai oleh 80 peserta yang sehat, atau 1 pasien penderita kanker dibiayai oleh lebih dari 1,000 peserta sehat. Pembiayaan jaminan kesehatan dengan menggunakan cara subsidi silang ini telah banyak membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu untuk turut serta menikmati fasilitas jaminan kesehatan ditengah ketidakberdayaan akibat tingginya biaya pengobatan. Memang tidak serta merta pula program ini berjalan dengan mulus. Tiada kesempurnaan tanpa didahului oleh kekurangan dan sudah merupakan kewajiban bagi institusi yang bersangkutan untuk segera berbenah diri untuk mencapai kesempurnaan tersebut.

Bangun dari mimpi buruk

Sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan rakyat, BPJS Kesehatan juga harus segera berbenah untuk memperbaiki sistem yang saat ini berjalan, terutama yang menjadi sorotan saat ini adalah masih kurangnya pelayanan peserta BPJS Kesehatan saat berobat, mulai dari masih minimnya tenaga medis, diskriminsi peserta hingga kurang komunikatifnya dokter dalam menangani si pasien. Hal ini dapat dilihat dari riset yang dilakukan oleh Perkumpulan Prakarsa dalam penelitiannya di sejumlah kabupaten/kota.

Sebesar 50,57 persen responden merasa bahwa dokter kurang peduli. Sebesar 14,94 persen merasa tenaga kesehatan kurang komunikatif, dan sebesar 12,64 persen merasa dokter tidak datang tepat waktu sehingga harus menunggu lama, kata salah seorang anggota tim peneliti Maria Lauranti, dalam paparan risetnya di Jakarta – Kompas (23/5/2017)

Melihat kondisi demikian, tidak bisa dipungkiri pula bahwa badan penyelenggara jaminan sosial ini tengah dirundung masalah. Apalagi kalau bukan mengenai anggaran. Terkuaknya defisit sebesar Rp. 18 triliun di BPJS Kesehatan menimbulkan pepatah lama lebih besar pasak dari pada tiang. Pengeluaran uang yang begitu deras ternyata tidak mampu diimbangi oleh pemasukannya. Walaupun institusi ini bekerja untuk melayani masyarakat luas dalam jaminan kesehatan, pada dasarnya BPJS Kesehatan juga adalah suatu institusi bisnis. Sebagai institusi bisnis, maka BPJS Kesehatan harus tetap eksis sesuai dengan visi dan misinya. Selain itu, BPJS Kesehatan harus berkembang untuk mememberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat yang merupakan pesertanya.

Dilema antara pasien dan rumah sakit

Sebuah rumah sakit mengeluh karena pembayarannya yang terlambat. Ada pula isu dokter dan perawat yang merasakan penghasilan mereka berkurang dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya BPJS Kesehatan adalah potret buram dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Satu sisi ada dilema bagi peserta yang mendambakan pelayanan yang baik bagi Rumah sakit penyelenggara jaminan kesehatan nasional sementara disisi lainnya ada pula Rumah Sakit beserta staf medisnya yang harus  bekerja diluar kebiasaan mereka. Membludaknya pasien peserta yang harus siap ditangani oleh paramedisnya merupakan bukti bahwa ada sistem yang memang benar-benar harus segera diperbaiki dalam tata kelola institusi yang bersangkutan.

Lepas dari itu semua, program jaminan kesehatan ini paling tidak telah banyak membantu rakyat Indonesia yang berkekurangan untuk turut serta merasakan fasilitas kesehatan yang dirasakan masih terlalu mahal harganya. Rencana pemerintah dalam mewujudkan asuransi/jaminan kesehatan semesta untuk rakyatnya tidak akan bisa terwujud jika hanya mengandalkan salah satu entitas saja. Disinilah, lagi asas gotong royong harus ditumbuhkembangkan bagi institusi penyelenggara jaminan kesehatan. Sehingga kedepannya nanti tidak akan ada lagi sikap diskriminasi ataupun imej  penghasilan berkurang yang berkembang didalam praktek penyelenggaran jaminan sosial kesehatan.

 

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *